Legislator: utamakan unsur perlindungan dalam RUU PPILN

anggota komisi iii dpr eva kusuma sundari mengimbau pemerintah supaya mengutamakan unsur perlindungan pada revisi rancangan undang-undang (ruu) perlindungan pekerja indonesia di luar negeri (ppiln) untuk memberi perlindungan optimal terhadap pekerja migran.

judulnya saja telah perlindungan pekerja indonesia di luar negeri maka pasal-pasal dan harus diutamakan harus mencakup aspek perlindungan kepada tenaga kerja, papar eva selama acara media briefing: sosialisasi pokok-pokok pikiran mengenai revisi ruu perlindungan pekerja indonesia pada luar negeri (ppiln) di gedung lkbn antara, jakarta, rabu.

eva menungkapkan dirinya sejauh ini tidak puas dengan hasil tetapi dari pembicaraan ruu ppiln antara dpr dan pemerintah, terlebih ada 58 persoalan dan hilang dalam registrasi inventarisasi masalah (dim) mengenai aspek perlindungan pekerja migran.

saya tak puas dengan dim dari dpr, tapi saat saya medapatkan dim dari pemerintah lebih tak puas lagi. tersebut sebab banyak 58 keuntungan daripada dim dan hilang, dimana itu memuat aspek-aspek perlindungan hukum kepada kaum pekerja migran, ujarnya.

Informasi Lainnya:

terkait keuntungan itu, dia mengatakan, pemerintah berargumen bahwa perlindungan kepada tenaga kerja mampu merujuk selama uu ketenagakerjaan no.13 tahun 2003.

selanjutnya, anggota panja ruu ppiln itu mengatakan bahwa pembicaraan ruu tersebut diantara pemerintah dan dpr sempat berjalan alot sebab kedua pihak berbeda pendapat perihal judul ruu tersebut.

anggota panja menginginkan judul semisal yang diusulkan dpr, yakni mengutamakan kata perlindungan, tapi pemerintah hendak mencari kata penempatan di judul ruu tersebut.

argumen daripada kemenakertrans kiranya aspek perlindungan bagi pekerja migran setelah itu hendak dimasukkan pada pasal-pasal dibawah. padahal, selama undang-undang dikatakan judul itu menggambarkan isi utama daripada pasal maka, jika kata `penempatan` diutamakan, dapat jadi penempatan pekerja migran tidak perlindungan dari negara, katanya.

sepertinya kemenakertrans tak niat berkomitmen melindungi pekerja migran kita. dari judul undang-undang saja sudah tidak mampu melindungi, papar eva menambahkan.

dia menekankan bahwa pemerintah memang wajib berperan melindungi setiap masyarakat negara indonesia, terutama kaum pekerja migran, melalui pembuatan dan pengaplikasian undang-undang.

saya mengakibatkan untuk pemerintah tinggal berperan dalam memberi perlindungan serta kesejahteraan terhadap pekerja migran indonesia melalui menawarkan mekanisme dan menarik serta tak menjebak, katanya.

oleh karena tersebut, dia harapkan kementerian tenaga kerja serta transmigrasi (kemenakertrans) mampu meningkatkan etika kerja di menangani hal-hal dan berkenaan dengan perlindungan juga kesejahteraan tenaga kerja di luar negeri.

misalnya, dia menyarankan kemenakertrans agar menggarap sertifikasi bagi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) karena dia menilai kini ini banyak pjtki nakal.

selama ini, saya lihat kinerja pjtki dan buruk malahan menyumbang masalah dengan begini pemerintah harus kembali berperan dan tidak sepenuhnya menyerahkan masalah perlindungan pekerja migran kepada mereka, katanya.

dalam keuntungan ini, kemenakertrans harus mengawasi pjtki melalui ketat. kemudian, pjtki lah yang bertugas menerima kemenakertrans, serta bukan sebaliknya, papar eva.

sebelumnya, pimpinan panja ruu ppiln, soepriyatno menyatakan bahwa prinsip utama dalam revisi ruu itu adalah memperbaiki minimnya perlindungan dalam uu tenaga kerja dan berlalu.

dalam undang-undang yang berlarut itu kebanyakan cuma membuat soal penempatan dan mengesampingkan perlindungan. akibatnya selama praktik, pemerintah menyerahkan perlindungan tki terhadap pihak swasta yang termasuk memberi perlindungan sangat lemah, katanya.

Entri Populer