mantan ketua mpr ri amien rais menungkapkan ada kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam selama indonesia, terlebih pada bidang pertambangan, sehingga cenderung menguntungkan kepentingan asing dibanding kepentingan rakyat.
sesuai amanah konstitusi, sumber daya alam (sda) merupakan milik rakyat dan mesti dimanfaatkan sebesar-besarnya agar kepentingan rakyat, sementara yang terjadi justru sebaliknya, katanya dalam yogyakarta, rabu.
menurut dia selama sela acara presidential series lecture dengan tema kontrak karya proasing: indonesia miskin di ladang emas, kebijakan pertambangan di indonesia tampak karut marut.
hal tersebut disebabkan bagian asing cenderung mendikte isi kontrak perjanjian kerja sama yang dijalin dengan pemerintah. mereka dengan serakah berlomba-lomba mengeruk kekayaan alam daripada indonesia, sedangkan sangat sedikit faedah dan dirasakan oleh rakyat, katanya.
Informasi Lainnya:
ia menungkapkan kondisi tersebut mendorong rakyat indonesia semisal ayam dan mati selama lumbung padi. kekayaan alam dan begitu melimpah belum bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan.
bahkan, bukan keuntungan baru bila banyak warga dalam kurang lebih pertambangan yang masih hidup selama bawah garis kemiskinan, papar guru sulit fakultas ilmu sosial juga ilmu politik (fisipol) universitas gadjah mada (ugm) itu.
oleh karena tersebut, berdasarkan dia, kaum pengambil kebijakan dalam sektor pertambangan diinginkan segera mengambil langkah demi menyelamatkan sumber daya alam indonesia.
masih banyak jalan, kita berhak menggarap negosiasi ulang kontrak kerja sama dan memang diatur selama hukum internasional, papar amien.
rektor universitas islam indonesia (uii) yogyakarta edy suandi hamid menungkapkan, dijadikan salah Salah satu bidang investasi yang berperan bermanfaat dalam kelangsungan pertumbuhan perekonomian nasional, kontrak karya hendaknya harus mengedepankan prinsip keadilan juga serta menjadikan negara-negara tambah besar untuk benchmark.
sebagai kaum intelektualitas kampus sudah saatnya bersama-sama mengakibatkan pemerintah untuk menggarap evaluasi pada keberadaan kontrak karya dan banyak selama indonesia,